Akses Jalan Di Sementara Dipercepat, Pemerintah Targetkan Rampung Dua Pekan

Jakarta - Upaya membuka kembali jalur menuju daerah terdampak bencana di Sumatra Barat mulai digenjot pemerintah provinsi. Pengerjaan akses semipermanen yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan pergerakan logistik ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan bahwa jalur tersebut diprioritaskan agar bisa dilalui kendaraan kecil hingga menengah. Hal ini penting mengingat jalur utama sebelumnya terputus dan menimbulkan penumpukan kendaraan di satu titik.

“Dalam dua pekan, kami targetkan kendaraan kecil dan sedang sudah bisa lewat. Jalan nasional yang putus menyebabkan distribusi logistik tersendat, sehingga akses alternatif ini harus cepat dibuka,” ujar Vasko, Minggu (7/12/2025).

Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana di Sumbar tetap berjalan dengan dukungan penuh pemerintah pusat. Pencarian warga hilang serta pembukaan jalur yang masih terisolasi menjadi pekerjaan utama tim gabungan di lapangan.

Vasko juga menegaskan bahwa birokrasi terkait penanganan bencana telah dipangkas agar tidak menjadi hambatan. Semua proses administrasi dipercepat, bahkan kejaksaan ikut mengawasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

“Semua yang biasanya lama, sekarang kita percepat. Semua pihak bergerak bersama,” tegasnya.

Selain jalur darat, bantuan untuk wilayah terisolasi juga dilakukan lewat udara dan laut. TNI AD, AL, dan AU telah menurunkan kapal, pesawat, hingga helikopter kargo untuk mengirimkan logistik ke lokasi yang sulit dijangkau.

Sementara itu, pemulihan layanan publik terus dikejar. Vasko menyebut pasokan listrik di Sumbar hampir pulih sepenuhnya, tinggal 0,1 persen yang masih dikerjakan. Namun layanan PDAM masih terkendala akibat kerusakan infrastruktur dan tingkat kekeruhan air yang tinggi.

Untuk kebutuhan pangan, ia memastikan stok daerah masih aman. Bantuan dari berbagai provinsi juga terus berdatangan, ditambah perhatian langsung dari Presiden.

“Sumbar menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki Dashboard Bencana untuk memantau data secara real time. Karena itu, kami minta semua data harus akurat agar keputusan yang diambil tidak salah,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, termasuk opsi modifikasi cuaca bila diperlukan.(Ref)